Hukum Ekonomi Syariah

Terwujudnya Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syairah yang ungggul dalam pengkajian, pengembangan dan pengitegrasian antara Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Hukum Ekonomi dan Bisnis Umum berdasarkan nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, dan keindonesiaan di kawasan Asia Tenggara tahun 2024

a. Mengembangkan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan industri keuangan dan bisnis syariah di Indonesia dan dunia

b. Mempersiapkan dan Meningkatkan mutu lulusan berbasis riset dengan menggunakan pendekatan inter dan multi disipliner

c. Melibatkan peran serta kampus dalam pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah dalam memecahkan persoalan (Problem solver) dan meminimalisir resiko industri dan bisnis Syariah di bidang hukum 

d. Menjalin kerja sama dengan stakeholders dalam rangka menciptakan empowering hukum Ekonomi Syariah pada industi keuangan dan bisnis syariah

e. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah dalam rangka terciptakan empowering sistem Ekonomi Syariah yang integratif

Jangan diklik »

Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah (MHES) adalah salah satu dari 8 (delapan) program studi yang berada di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang dirubah nomenklaturnya dari Magister Ekonomi Syariah (MES) dan sudah berdiri sejak tahun 2011. Seiring dengan Konversi IAIN menjadi UIN, Ekonomi Syariah (Mu’amalah) di Program S1 turut konversi menjadi Hukum Ekonomi Syariah (HES). Karena Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah adalah kelanjutan dari Prodi HES maka, Prodi Ini yang tadinya Prodi Magister Ekonomi Syariah berubah nomenklatur menjadi Prodi MHES pada tahun 2014. Lebih lanjut pada tahun 2019, revisi kulrikulum Prodi MHES merefer kepada Peraturan Menag No 38 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menag No. 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Aademik Perguruan Tinggi. Keagamaan, PerPres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SN-DIKTI)