Ilmu Hukum

Lahirnya Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) diawali dengan adanya penyelenggaraan Program Pendidikan Kegiatan Pengumpulan Kredit (KPK) S2 Ilmu Hukum USU-Unsyiah melalui proses kerjasama antara Dekan Fakultas Hukum Unsyiah dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang akhirnya melahirkan perjanjian kerja sama antara Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dengan Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala No: 1172/J11-DN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Kegiatan Pengumpulan Kredit (KPK) S2 Ilmu Hukum USU-Unsyiah. Perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 26 Juli 1999 dikampus Unsyiah Darussalam Banda Aceh oleh Dr.Ir.Sumono, M.S., Direktur Program Pascasarjana USU dan Prof.Dr.Ir.Abdi A.Wahab.M.Sc., Koordinator PPS Unsyiah, sedangkan pengelolaan program dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Unsyiah. Perjanjian tersebut dibuat sejalan dengan Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama yang telah ditandatangani sebelumnya tanggal 25 Juni 1997 di Kampus USU Medan oleh Rektor USU dan Rektor Unsyiah.
Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum Unsyiah adalah Program Studi yang mandiri sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No 1437/D/T/2003 tanggal 9 Juli 2003, dan sudah diperpanjang dengan Surat dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No 4364/D/T/2006 tanggal 27 November 2006, dan diperpanjang lagi dengan Surat dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No 1112/D/T/K-N/2010 tanggal 14 Januari 2010. Serta terakhir diperpanjang izinnya kembali dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No:14554/D/K-N/2013 tanggal 13 Februari 2013. Program Studi MIH telah terakreditasi dengan peringkat B berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Program Perguruan Tinggi (BAN-PT) No:046/BAN-PT/Akred/M/I/2014 tanggal 24 Januari 2014.
Pada awal-awal pelaksanaannya Prodi MIH berada di bawah PPS Unsyiah, namun kini sudah berada di bawah Fakultas Hukum Unsyiah. Hal ini didasarkan kepada Permen Ristek Dikti Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Unsyiah serta Permen Ristek Dikti No 48 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Unsyiah baru Unsyiah, dimana setiap Fakultas yang mono-disiplin, pengelolaan Prodi Magister dan Doktornya dikembalikan ke Fakultas masing-masing.
Program Studi MIH FH Unsyiah memiliki visi, misi dan tujuan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Mengingat tuntutan era globalisasi perubahan susunan ketatanegaraan yang memberi dampak yang luas kepada penerapan dan pengembangan ilmu hukum, maka diperlukan sumberdaya manusia  yang lebih berkualitas untuk menghadapi arus perkembangan dan perubahan tersebut. Untuk itu diperlukan usaha untuk menyiapkan peserta didik yang berasal dari alumni FH Unsyiah khususnya dan lulusan FH Universitas lain pada umumnya, baik yang telah bekerja pada instansi pemerintah maupun sektor swasta, dengan membuka Program Pascasarjana Ilmu Hukum di lingkungan Universitas Syiah Kuala.
Amanat perundang-undangan yang dipedomani oleh Prodi MIH FH Unsyiah dalam menjalankan pembangunan pendidikan nasional yang arah tujuannya tertuang dalam visi, misi dan tujuan adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014. Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Program Studi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.